PBB: Warga Rohingya Alami Kejahatan Kemanusiaan

Naypyidaw – Perserikatan Bangsa-bangsa menyatakan warga Muslim Rohingya di Myanmar bisa menjadi korban kejahatan terhadap kemanusiaan. Pernyataan itu disampaikan bertepatan dengan kunjungan mantan sekjen PBB, Kofi Annan, ke Myanmar termasuk rencana perjalanannya ke negara bagian Rakhine. PBB melaporkan adanya pertumpahan darah di permukiman Rohingya di Rakhine akibat ulah militer, sehingga menyebabkan sekitar 30.000 warga Rohingya melarikan diri. Lembaga pengawas HAM, Human Rights Watch, lewat analisis citra satelit menemukan ratusan bangunan di desa-desa Rohingya habis terbakar. Namun, Myanmar membantah tuduhan pelanggaran itu dengan dalih militer mengejar “para teroris”. Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, menunjuk rekan sesama peraih Nobel, Kofi Annan, sebagai kepala komisi khusus untuk menyelidiki bagaimana mengatasi perpecahan agama dan etnis di negara bagian miskin, Rakhine. Annan menyampaikan keprihatinan mendalam atas kekerasan di Rakhine yang memicu aksi protes ribuan umat Islam di Asia. Seorang anggota komisi Rakhine yang beragama Muslim, Aye Lwin, membela Suu Kyi dalam penanganan krisis Rohingya tersebut. “Apa yang diwarisinya adalah tumpukan sampah, lapangan sampah. Tangannya terikat, dia tidak bisa melakukan apa pun. Apa yang dia lakukan saat ini adalah berbicara dan berunding, serta membangun kepercayaan dengan militer,” kata Aye. Pada Selasa (29/11), badan HAM PBB menyatakan perlakuan kepada warga Rohingya di Myanmar bisa dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Delapan perahu dilaporkan mencoba menyeberang ke Sungai Naf yang memisahkan Rakhine dari Bangladesh selatan, didorong mundur hari Senin lalu setelah enam orang ditolak masuk ke Bangladesh. Sebagai tetangga yang berbatasan persis dengan Myanmar di Rakhine, Pemerintah Bangladesh menolak desakan internasional untuk membiarkan warga Rohingya masuk, sebaliknya meminta Myanmar melakukan hal lebih untuk menghentikan pelarian orang-orang. Selama dua pekan, penjaga pantai Bangladesh telah mencegah masuknya lebih dari 1.000 Rohingya yang ingin masuk dengan menaiki perahu, termasuk banyak perempuan dan anak-anak. Lebih dari 120.000 Rohingya telah berdesakan di kamp-kamp pengungsian sejak kekerasan sektarian terjadi pada 2012. Warga Rohingya ditolak kewarganegaraannya dan tidak mendapatkan perawatan kesehatan atau pendidikan, serta gerakannya sangat dibatasi. Natasia Christy Wahyuni/WIR Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu